24 b. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”. c. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”. B. Ketiadaan Larangan dan Sanksi Bagi “Pihak Lain” Di Luar Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Untuk Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Untuk Memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bertentangan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Bebas, Jujur dan Adil 45. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang memberikan sesuatu kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta dalam pemilu. Kesemua tindakan-tindakan itu apabila dilakukan dalam rangkaian kegiatan kampanye dalam pola-pola yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terbukti menguntungkan salah satu peserta Pemilu, maka perbuatan itu dapat mengancam pelakunya dengan sanksi pidana