Mahkamah untuk melakukan registrasi permohonan Pemohon setelah diterimanya permohonan Pemohon dan menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus kecuali adanya hari libur normal (Sabtu-Minggu). Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa di satu sisi Mahkamah tetap konsisten dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perihal tidak diaturnya perbaikan permohonan, namun di sisi lain dengan tidak dapat diselenggarakannya persidangan setelah permohonan Pemohon diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah, hal tersebut berakibat adanya ruang waktu (jeda) yang cukup panjang karena adanya libur panjang (cuti bersama) sehingga menjadi ruang bagi Pemohon untuk memasukkan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan dan terhadap hal ini Mahkamah juga tidak dapat serta-merta menolaknya. Bahwa perihal permintaan Mahkamah kepada Pemohon agar menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya yang “bertitik tolak” dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 pada siding pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, hal demikian dimaksudkan Mahkamah agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya dimulai dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut di atas, bukan dimaksudkan agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonanya hanya semata-mata permohonan yang tertuang dalam permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 dimaksud. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keadaan yang demikian memang tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan amanat peraturan perundangundangan terlebih berkaitan dengan hukum acara persidangan tetap … terlebih dengan hukum acara persidangan tetap konsisten harus dilaksanakan, akan tetapi sepanjang secara yuridis apabila ditemukan fakta hukum yang menegaskan adanya keadaan yang tidak normal, peraturan perundangundangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk 17