kurung diminta dicoret dan diberikan paraf pada nama yang dicoret tersebut. Kemudian pada kasus yang lain, verifikator KPU menemukan berkas narkoba tanpa hasil pemeriksaannya dan dipertanyakan hal tersebut. Tetapi pada kasus pemeriksaan KTP Ainaul Mardhiyyah, verifikator KPU sama sekali tidak mempertanyakan atau memberikan respon terkait masa berlaku KTP bakal calon yang bersangkutan. b) Ainaul Mardhiyyah - Bahwa saksi menyatakan sudah 5 (lima) kali bolakbalik ke kecamatan dalam rangka mengurus perekaman KTP Elektronik, dan baru menjalaninya pada tanggal 5 desember 2012. - Bahwa surat keterangan pengganti KTP diberikan kepada LO PPP tingkat Kabupaten Pati (menyusul) sebelum diberikan secara bersamaan kepada KPU pada tanggal 22 Mei 2013 melalui verifikator PPP. c) Kartono, SH., Lurah Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati - Bahwa Ainaul Mardhiyyah, biasa dipanggil bu Uul, telah membuat surat keterangan pengganti KTP pada tanggal 24 April 2013 pukul 10.00 WIB, yang dibuktikan dengan menunjukkan Daftar Buku Tamu Kelurahan Pati Kidul. - Bahwa di dalam Daftar Buku Tamu Kelurahan Pati Kidul, Ainaul Mardhiyyah tertulis di urutan Nomor urut 136 dengan tujuan permintaan KTP Sementara. - Bahwa di Kabupaten Pati terdapat 24 Desa, dimana dalam setiap proses perekaman KTP Elektronik setiap desa diberikan waktu selama 2 (dua) minggu. Dan proses perekaman KTP Elektronik mulai dilakukan di Kelurahan Pati Kidul pada bulan April. d) Profesor. DR. Anna Erliyana, SH., MH. - Sengketa TUN Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN pemilu antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Parpol calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota. Sehingga Peraturan KPU yang dimaksud ini sudah menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga TUN, jadi dengan sendirinya KPU mengakui bahwa dirinya adalah sebagai badan TUN. Tetapi apabila melihat ke peraturan yang lebih tinggi lagi yaitu UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN dipasal (1) angka 8 meyatakan badan atau pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan PerUUan yang berlaku, dalam hal ini KPU menjalankan urusan pemerintahan, kemudian dalam pasal (1) butir 9 karena masih agak kurang jelas maka dibantu dengan pendapat dari Indroharto yaitu mantan ketua muda Mahkamah Agung bidang TUN, beliau menulis buku 16

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents