yang berjudul Usaha Memahami UU Peradilan TUN. beliau mengatakan : 1. Instansi Resmi dibawah Persiden sebagai kepala Eksekutif 2. Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar kekuasaan eksekutif. 3. Badan Hukum Perdata yang didirikan pemerintah untuk melaksanakan tugas atau urusan pemerintah 4. Lembaga TUN swasta yang menjalankan tugas pemerintahan. Jadi mengacu pada wewenang KPU pada pasal 8 UU no 15 tahun 2011 ditunjukkan bahwa KPU adalah Badan TUN. - - - - Bahwa ketentuan sanksi intinya tidak boleh diatur dalam peraturan yang lebih rendah apabila peraturan yang lebih tinggi tidak mengaturnya. Dan bahwa peraturan yang lebih rendah itu sifarnya memperinci dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Bahwa juklak atau juknis tidak biasa memuat sanksi dan biasanya dalam bentuk lampiranlampiran. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tidak diatur mengenai peraturan lembaga, yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang, Tap MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda. Dan menurut saksi Peraturan KPU itu diatur dalam pasal 8 ayat (1), badan atau lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-ungdang atau pemerintah atas perintah undang-undang, sehingga dia lebih rendah dari Perpres. Bahwa sepanjang Perpres itu berkaitan dengan apa yang akan diatur KPU, maka Perpres itu harus dirujuk oleh PKPU. Contohnya, otonomi disektor pertambangan. Daerah menganggap tidak perlu merujuk Peraturan Mentri Kehutanan atau Mentri Pertambangan ESDM, itu dalam konsep otonomi daerah, memang KPU juga otonom artinya tidak boleh dipengaruhi oleh segala macam. Tetapi sepanjang Perpres atau Undang-undang apapun yang lebih tinggi dari Peraturan KPU yang terkait masalah yang akan diatur oleh Peraturan KPU, maka itu harus dirujuk dan dimuat dalam bagian pertimbangan. Bahwa ada suatu nilai kepatutan dari sebuah sanksi, yang harus dilihat apakah ada pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang. Jika undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat pedoman teknis tahapan Pemilu yang kemudian oleh KPU dituangkan kedalam peraturan yang kemudian menjadi tidak patut, kalau tidak patut berarti dia tidak layak, melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Bukan hanya dari sisi legalitas saja, suatu lembaga yang melanggar asas legalitas itu hukumannya lebih ringan ketimbang dia 17

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents