- melanggar asas legalitas juga melanggar AAUPB juga. Karena hukum itu dibuat untuk kemaslahatan. Bahwa dikaitkan dengan pasal 28 D UUD 1945 ayat (1) dan ayat (3), apabila terjadi pencoretan atau pengosongan seluruh bakal calon anggota DPR RI di suatu Dapil, maka tidakan tersebut yang dikarenakan satu atau beberapa orang bakal calon yang tidak memenuhi syarat, hal itu berpotensi melanggar hak konstitusional seorang bakal calon anggota DPR RI yang telah memenuhi persyaratan dalam hal ini hak dipilih atau hak memperoleh kesempatan yang sama dalam urusan pemerintahan. 4. Bahwa terhadap permohonan menjawab sebagai berikut: Pemohon, Termohon 1) Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 2) Dalam proses pemeriksaan, bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon mampu membuktikan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Legislatif (Caleg) dari Daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga) telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 3) Keterangan saksi Termohon atas nama Farah Novita membuktikan bahwa pada masa penerimaan dokumen hasil perbaikan yang disampaikan Liaison Officer (LO) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota Pokja KPU tidak pernah menerima surat keterangan yang diterbitkan Lurah Pati Kidul. Keterangan demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Ainaul Mardhiyah, yang bersangkutan menyerahkan kelengkapan syarat calon kepada pengurus DPC PPP Kabupaten Pati secara bertahap. Dalam pemeriksaan, diakui oleh saksi Ainaul Mardhiyah bahwa surat keterangan Lurah Pati Kidul merupakan dokumen susulan. Sebaliknya, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa surat keterangan Lurah Pati Kidul telah disampaikan pada masa penyerahan dokumen perbaikan; 4) Berdasarkan fakta hukum sebagaimana angka 3, keputusan Termohon menyatakan Ainaul Mardhiyah tidak memenuhi syarat calon telah sesuai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, antara lain, berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan fotokopi 18

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents