Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia
yang masih berlaku. Hal demikian juga telah ditegaskan
oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap hasil
klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi.
Pelaksanaan verifikasi oleh Termohon terhadap
pemenuhan syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyyah
dinyatakan telah sesuai peraturan perundang-undangan;
5) Bahwa ketidaklengkapan syarat calon atas nama Ainaul
Mardhiyah menimbulkan akibat tidak terpenuhinya syarat
pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan
Jawa Tengah III (tiga);
6) Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh
Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa
pelaksanaan wewenang partai politik melakukan
rekrutmen bakal calon anggota legislatif sebagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor
2 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 membawa
konsekuensi terhadap akuntabilitas. Dalam hal terdapat
permasalahan
manajemen
dan/atau
administrasi
pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon,
partai politik memikul tanggung jawab sebagai bagian dari
konsekuensi tidak terpenuhinya persyaratan yang telah
ditentukan. Lebih lanjut, ahli yang diajukan oleh Pemohon
menerangkan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU
Nomor 8 Tahun 2012 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari formulasi norma hukum yang tertuang
dalam pasalnya. Penjelasan pasal sesungguhnya
menggambarkan spirit pembentuk Undang-Undang.
Perempuan tidak hanya ditempatkan pada nomor urut 3,
6, dan seterusnya mempunyai makna yang ekuivalen
dengan penempatan nomor yang lebih kecil. Termohon
memiliki atribusi wewenang menyusun peraturan di
bawah Undang-Undang. Dengan demikian, kebijakan
Termohon terkait tidak terpenuhinya syarat pencalonan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah
pemilihan Jawa Tengah III (tiga) dan Jawa Barat II (dua)
tidak melampaui norma hukum sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56
ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya;
7) Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu merupakan satu
kesatuan
fungsi
penyelenggara
Pemilu.
Dalam
penyusunan Peraturan KPU, Bawaslu turut serta
memberikan saran, pendapat, dan masukan. Berdasarkan
sistem hukum yang berlaku, Bawaslu tidak dapat
melakukan koreksi terhadap Peraturan KPU karena yang
memiliki kompetensi untuk melakukan uji materiil terhadap
peraturan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah
Agung (MA). Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun
2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012, tugas dan wewenang
Bawaslu terbatas pada kegiatan pengawasan untuk
memastikan Termohon telah menerapkan hukum sesuai
peraturan perundang-undangan.
19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents