8. Bahwa seandainyapun Surat Keterangan vide P-6.A tersebut dianggap tidak diserahkan (sebagaimana yang diklaim oleh Termohon), maka DEMI HUKUM KTP Sdri. Ainaul Mardhiyyah HARUS dianggap tetap berlaku berdasarkan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 yang telah diajukan sebagai Bukti (Ad-informandum) P-10, olah karena dalam proses pemeriksaan telah dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pati Kidul dan Camat Pati vide Bukti P-8 dan P-9 yang menerangkan bahwa Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah melakukan perekaman KTP Elektronik yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Pati. Keterangan Lurah vide Bukti P-8 ini telah dikuatkan dengan kesaksian Lurah Pati Kidul dalam proses pemerikssan di Bawaslu. 9. Bahwa klaim (staf) Termohon mengenai tidak adanya (penyerahan) Surat Keterangan sebagai pengganti KTP / KTP sementara vide Bukti P-6.A HARUSLAH DITOLAK oleh karena Lembar Verifikasi vide Bukti P-7 pada kolom “Status Bakal Calon” untuk lajur calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah dinyatakan “MS” atau “Memenuhi Syarat”; 10. Bahwa klaim Termohon mengenai status “MS” tersebut hanyalah berarti telah diserahkannya seluruh dokumen persyaratan administrasi HARUSLAH DITOLAK, karena Termohon tidak pernah menerangkan kepada Pemohon atau Lembar Verifikasi aquo tidak memberikan penjelasan apapun mengenai makna status “MS”. 11. Bahwa dengan melihat pada fakta, alat bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Perpres No. 126 Tahun 2012, maka calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah mempunyai KTP yang (harus dianggap secara hukum) masih berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum yang memadai untuk mencoret Sdri. Ainaul Mardhiyah sebagai bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jateng III. Tentang Tidak Diterapkannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Oleh Termohon Dalam Proses Verifikasi Perbaikan (Dokumen) Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI 12. Bahwa dari keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah lembaga tata usaha negara dan komisioner Termohon adalah pejabat tata usaha negara, apalagi status ini dinyatakan sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013. Oleh karenanya, Termohon terikat untuk menerapkan AAUPB yang, menurut saksi ahli, padanannya adalah prinsip “iktikad baik” dalam hukum perdata dan mencakup prinsip “audi et alteram partem” (prinsip mendengar terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil) 24

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents