dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Konsekuensi yang diterima oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II terkait tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi adalah diumumkan oleh KPU di media massa nasional baik cetak maupun elektronik. 11. Konsekuensi diumumkan di media massa cetak maupun elektronik sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang di dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Original Intent) dan praktik pada pemilu tahun 2009 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Diperkuat pula ketentuan Pasal-Pasal terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 masih sama secara umum dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penerapan konsekuensi yang berbeda dapat dikatakan tidak sesuai dengan maksud Original Intent dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik berpemilu yang sudah dilakukan sebelumnya. 12. Bahwa terhadap pencoretan daerah pemilihan Jawa Barat II sebagai konsekuensi Pemohon dikarenakan penempatan susunan daftar bakal calon yang diajukan oleh Pemohon tidak memperhatikan sistem Zipper yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menjadi tidak adil bagi bakal calon anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon yang seluruhnya telah memenuhi syarat dikarenakan tidak dapat ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun 2014. 13. Bahwa pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon justru menyebabkan Warga Negara Indonesia khususnya konstituen Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat II tidak dapat memilih calon wakil rakyat dari Pemohon yang akan mewakili mereka di DPR RI. d. Kesimpulan Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana dimaksud huruf c, setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diajukan oleh oleh para Pihak, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu 33

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents