41 yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi; Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkat mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur; Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 tersebut, berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak memenuhi Formalitas maupun kualitas Pengajuan Permohonan keberatan. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ". Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon". Setelah mempelajari keberatan Pemohon a quo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon