18 nilai-nilai integritas dan etika kepantasan publik dalam pelaksanaan Pemilu. Keikutsertaan pejabat-pejabat tersebut dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan asas Pemilu jujur karena hal itu menegaskan pejabat yang semestinya netral telah berada dalam posisi yang memihak. 33. Bahwa selain bertentangan dengan asas Pemilu bebas dan jujur, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan Pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi Pemilu itu akan terwujud apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi Peserta Pemilu yang lain. Bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para Pemilih. Sekalipun tidak dapat mencegah perlakuan istimewa (privilege) itu diberikan, namun para Pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan para pejabat tadi, dan tidak ada pada peserta pemilu yang lain. b. Alasan Kedua: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Telah Disumpah Menjalankan Konstitusi Dan Undang-Undang SelurusLurusnya