45 diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi terkait dengan Temuan/Laporan Pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana Termohon uraikan pada bagian Pokok Perkara, dimana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, dan atas hal dimaksud Termohon tidak pernah mendapatkan informasi apalagi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kotawaringin Barat Tahun 2010. terhadap dalil-dalil keberatan sepihak Pemohon sejatinya telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh Termohon, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa adapun temuan-temuan pelanggaraan sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Pemohonan Keberatannya merupakan pelanggaran pidana yang terbukti telah diselesaikan oleh Panwaslu dengan meneruskan laporan-laporan tersebut kepada pihak kepolisian, hal mana memang merupakan kewenangan bagi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian dan oleh karenanya, terhadap perkara aquo, pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan Termohon selaku komisi pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Barat patut untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara aquo terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. terlebih kedudukan Pemohon adalah sebagai penyelenggara Pemilukada dan bukan sebagai Pengawas Pemilukada sehingga oleh karenanya