3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan be/as) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"; 4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Ulang Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 30 /Kpts/KPU – KAB. 027.433563/ VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No. 29/Kpts /KPU – KAB.027.433563/ VII/2010, Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Juli 2010. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut : Pasal 3: 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam persselisihan basil Pemilukada adalah: a. Pasangan colon sebagai Pemohon; b. KPI / KIP Provinsi atau KPU/KIP Kahupaten Kota sebagai Termohon 2. Pasangan colon selain Pemohon dapat men jadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.