8.
Bahwa seandainyapun Surat Keterangan vide P-6.A
tersebut dianggap tidak diserahkan (sebagaimana yang
diklaim oleh Termohon), maka DEMI HUKUM KTP Sdri.
Ainaul Mardhiyyah HARUS dianggap tetap berlaku
berdasarkan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2012 yang telah diajukan
sebagai Bukti (Ad-informandum) P-10, olah karena
dalam proses pemeriksaan telah dapat dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Lurah Pati Kidul dan
Camat Pati vide Bukti P-8 dan P-9 yang menerangkan
bahwa Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah melakukan
perekaman KTP Elektronik yang diadakan oleh
Pemerintah Kecamatan Pati. Keterangan Lurah vide
Bukti P-8 ini telah dikuatkan dengan kesaksian Lurah
Pati Kidul dalam proses pemerikssan di Bawaslu.
9.
Bahwa klaim (staf) Termohon mengenai tidak adanya
(penyerahan) Surat Keterangan sebagai pengganti KTP
/ KTP sementara vide Bukti P-6.A HARUSLAH
DITOLAK oleh karena Lembar Verifikasi vide Bukti P-7
pada kolom “Status Bakal Calon” untuk lajur calon
bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah dinyatakan “MS”
atau “Memenuhi Syarat”;
10. Bahwa klaim Termohon mengenai status “MS” tersebut
hanyalah berarti telah diserahkannya seluruh dokumen
persyaratan administrasi HARUSLAH DITOLAK, karena
Termohon tidak pernah menerangkan kepada Pemohon
atau Lembar Verifikasi aquo tidak memberikan
penjelasan apapun mengenai makna status “MS”.
11. Bahwa dengan melihat pada fakta, alat bukti dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Perpres No.
126 Tahun 2012, maka calon bernama Sdri. Ainaul
Mardhiyyah mempunyai KTP yang (harus dianggap
secara hukum) masih berlaku, sehingga tidak ada
alasan hukum yang memadai untuk mencoret Sdri.
Ainaul Mardhiyah sebagai bakal calon Anggota DPR-RI
Pemohon untuk Dapil Jateng III.
Tentang Tidak Diterapkannya Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Oleh Termohon
Dalam Proses Verifikasi Perbaikan (Dokumen)
Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI
12. Bahwa dari keterangan saksi ahli yang disampaikan
oleh Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, maka dapat
disimpulkan bahwa Termohon adalah lembaga tata
usaha negara dan komisioner Termohon adalah pejabat
tata usaha negara, apalagi status ini dinyatakan sendiri
dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013. Oleh
karenanya, Termohon terikat untuk menerapkan
AAUPB yang, menurut saksi ahli, padanannya adalah
prinsip “iktikad baik” dalam hukum perdata dan
mencakup prinsip “audi et alteram partem” (prinsip
mendengar terlebih dahulu dari pihak-pihak yang
berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil)
24
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents