Tentang Norma Hukum Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Yang Bersifat Fakultatif Atau Kebolehan Dengan Penggunaan Kata “Dapat” Dan Sanksi Yang Tidak Ada Landasan Yuridisnya serta Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Bakal Calon Anggota DPR RI 18. Bahwa keterangan atau Jawaban Saksi Ahli telah membenarkan atau meng-iya-kan pertanyaan Pemohon bahwa norma hukum Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu bersifat “fakultatif” atau “kebolehan” dan bukan merupakan norma “keharusan” (mandatory norm). 19. Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa meskipun ditempatkan dalam Penjelasan Pasal, namun Penjelasan Pasal juga bersifat mengikat untuk memahami ketentuan atau makna Pasal UU. 20. Bahwa dengan norma yang “fakultatif” tersebut, maka tidak dapat Termohon merubahnya menjadi norma “keharusan” dalam Peraturan KPU untuk kemudian menjatuhkan sanksi yang tidak diatur atau dimandatkan oleh UU Pemilu. 21. Bahwa dengan demikian, maka penempatan nomor urut calon perempuan Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II tidak menyalahi norma maupun ketentuan UU, dan bahwa sanksi yang telah dijatuhkan oleh Termohon tidak ada landasan yuridisnya. Atau dengan kata lain, Termohon telah bertindak menjatuhkan sanksi tanpa legalitas yang jelas diberikan oleh UU Pemilu. 22. Bahwa keterangan Saksi Ahli juga menyatakan bahwa sanksi pencoretan seluruh bakal calon Anggota DPR RI yang telah memenuhi syarat administratif dari DCS suatu Dapil karena adanya satu calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dan karena adanya anggapan “kesalahan” dalam penempatan nomor urut, maka sanksi tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional calon-calon yang bersangkutan, khususnya berkenaan dengan Pasal 28 D UUD 1945. c. Pertimbangan Bawaslu 1) Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa; Bahwa berdasarkan pasal 257, 258 ayat (1), dan 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 2 ayat (2) huruf a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 26

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents