dalam hukum acara tata usaha atau administrasi negara. 13. Bahwa dalam konteks penerapan AAUPB, maka SE KPU No. 229 Tahun 2013, Huruf B, Angka 2 butir f jo. butir d meletakkan ketentuan bahwa “setelah menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikannya kepada Partai Politik, maka Termohon seharusnya memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi / memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon” 14. Bahwa dalam proses yang telah terjadi berkenaan dengan hasil verifikasi perbaikan, maka Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon sebagaimana yang diaturnya sendiri dalam SE KPU No. 229 Tahun 2013 tersebut diatas, sehingga dengan demikian Termohon terbukti dengan nyata dan sengaja telah mengabaikan atau melanggar AAUPB yang seharusnya Termohon laksanakan sebagai lembaga tata usaha negara; 15. Bahwa sifat kesengajaan dan terang-terangan untuk melanggar atau tidak menerapkan AAUPB dan mengingkari proses memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam SE KPU No. 229 Tahun 2013 ditunjukkan oleh Termohon (melalui pernyataan Komisioner-nya dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, Sdr. Hadar Gumay) yang menyatakan dalam proses pemeriksaan bahwa Termohon berpegangan pada Penjelasannya kepada seluruh Partai Politik mengenai perbaikan berkas yang hanya satu kali, meskipun SE KPU tersebut menetapkan sebaliknya. Tentang “De Tournement Du Pouvouir” Atau “Willekuer” Atau Sifat “Sewenang-Wenang” Dalam Menjatuhkan Sanksi Pengosongan / Pencoretan DCS Anggota DPR RI Pemohon Dapil Jateng III Dan Jabar II 16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, maka Termohon tidak dapat membuat peraturan dan kemudian menjatuhkan sanksi yang tidak diatur oleh Undang-Undang (UU) atau yang tidak dimandatkan oleh UU dalam hal ini UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, seperti melakukan pencoretan atau pengosongan DCS yang telah dilakukan Termohon terhadap DCS Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jateng III dan Jabar II. 17. Bahwa tindakan pencoretan atau pengosongan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan suatu tindakan yang masuk kedalam “de tournement du pouvoir” atau “willekeur” atau perbuatan sewenangwenag dari sebuah lembaga tata usaha negara, karena tidak ada dasar atau landasan-nya dalam UU Pemilu. 25

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents