kurung diminta dicoret dan diberikan paraf pada nama
yang dicoret tersebut. Kemudian pada kasus yang lain,
verifikator KPU menemukan berkas narkoba tanpa
hasil pemeriksaannya dan dipertanyakan hal tersebut.
Tetapi pada kasus pemeriksaan KTP Ainaul
Mardhiyyah, verifikator KPU sama sekali tidak
mempertanyakan atau memberikan respon terkait
masa berlaku KTP bakal calon yang bersangkutan.
b) Ainaul Mardhiyyah
- Bahwa saksi menyatakan sudah 5 (lima) kali bolakbalik ke kecamatan dalam rangka mengurus
perekaman KTP Elektronik, dan baru menjalaninya
pada tanggal 5 desember 2012.
- Bahwa surat keterangan pengganti KTP diberikan
kepada LO PPP tingkat Kabupaten Pati (menyusul)
sebelum diberikan secara bersamaan kepada KPU
pada tanggal 22 Mei 2013 melalui verifikator PPP.
c) Kartono, SH., Lurah Pati Kidul, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati
- Bahwa Ainaul Mardhiyyah, biasa dipanggil bu Uul,
telah membuat surat keterangan pengganti KTP pada
tanggal 24 April 2013 pukul 10.00 WIB, yang
dibuktikan dengan menunjukkan Daftar Buku Tamu
Kelurahan Pati Kidul.
- Bahwa di dalam Daftar Buku Tamu Kelurahan Pati
Kidul, Ainaul Mardhiyyah tertulis di urutan Nomor urut
136 dengan tujuan permintaan KTP Sementara.
- Bahwa di Kabupaten Pati terdapat 24 Desa, dimana
dalam setiap proses perekaman KTP Elektronik setiap
desa diberikan waktu selama 2 (dua) minggu. Dan
proses perekaman KTP Elektronik mulai dilakukan di
Kelurahan Pati Kidul pada bulan April.
d) Profesor. DR. Anna Erliyana, SH., MH.
- Sengketa TUN Pemilu adalah sengketa yang timbul
dalam bidang TUN pemilu antara calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Parpol
calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota.
Sehingga Peraturan KPU yang dimaksud ini sudah
menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga TUN, jadi
dengan sendirinya KPU mengakui bahwa dirinya
adalah sebagai badan TUN.
Tetapi apabila melihat ke peraturan yang lebih tinggi
lagi yaitu UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan
kedua UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN dipasal
(1) angka 8 meyatakan badan atau pejabat TUN
adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan
urusan pemerintah berdasarkan Peraturan PerUUan
yang berlaku, dalam hal ini KPU menjalankan urusan
pemerintahan, kemudian dalam pasal (1) butir 9
karena masih agak kurang jelas maka dibantu dengan
pendapat dari Indroharto yaitu mantan ketua muda
Mahkamah Agung bidang TUN, beliau menulis buku
16
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents