Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku. Hal demikian juga telah ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi. Pelaksanaan verifikasi oleh Termohon terhadap pemenuhan syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyyah dinyatakan telah sesuai peraturan perundang-undangan; 5) Bahwa ketidaklengkapan syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyah menimbulkan akibat tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga); 6) Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa pelaksanaan wewenang partai politik melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 membawa konsekuensi terhadap akuntabilitas. Dalam hal terdapat permasalahan manajemen dan/atau administrasi pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, partai politik memikul tanggung jawab sebagai bagian dari konsekuensi tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, ahli yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulasi norma hukum yang tertuang dalam pasalnya. Penjelasan pasal sesungguhnya menggambarkan spirit pembentuk Undang-Undang. Perempuan tidak hanya ditempatkan pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya mempunyai makna yang ekuivalen dengan penempatan nomor yang lebih kecil. Termohon memiliki atribusi wewenang menyusun peraturan di bawah Undang-Undang. Dengan demikian, kebijakan Termohon terkait tidak terpenuhinya syarat pencalonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga) dan Jawa Barat II (dua) tidak melampaui norma hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya; 7) Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Dalam penyusunan Peraturan KPU, Bawaslu turut serta memberikan saran, pendapat, dan masukan. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, Bawaslu tidak dapat melakukan koreksi terhadap Peraturan KPU karena yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012, tugas dan wewenang Bawaslu terbatas pada kegiatan pengawasan untuk memastikan Termohon telah menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. 19

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents