kronologis dan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Termohon dan Pihak Terkait di dalam jawaban/keterangannya di satu sisi tetap menolak dalil-dalil permohonan (Posita) baru dan petitum baru yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan. Namun, di sisi lain Termohon dan Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil baru dan petitum baru tersebut. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang demikian lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan dengan cara menghadapkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 475 UU 7/2017 dan PMK 4/2018 dan PMK 2/2019] dengan persoalan faktual yang dihadapi Mahkamah yang berkait … yang berakibat adanya kendala Mahkamah di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, khususnya berkaitan dengan momentum waktu adanya hari libur panjang (cuti bersama). Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 475 UU 7/2017 dan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2019 terhadap permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak disebutkan mengenai adanya perbaikan permohonan, namun secara faktual yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan pada Senin 10 Juni 2019 [yaitu 1 (satu) hari sebelum dilakukan registrasi dalam BRPK] dan kemudian membacakan pokokpokok dalil dan petitum permohonan dimaksud dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019. Bahwa berkenaan dengan adanya dua fakta hukum yang tidak bersesuaian tersebut, yaitu antara semangat peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum berupa kendala tidak dapat dilaksanakannya ketentuan peraturan perundangundangan tersebut yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi faktual in casu terkendalanya Mahkamah dalam melaksanakan amanat Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 10 ayat (1) PMK 4/2018 yang memerintahkan 16