yang berjudul Usaha Memahami UU Peradilan TUN.
beliau mengatakan :
1. Instansi Resmi dibawah Persiden sebagai kepala
Eksekutif
2. Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar
kekuasaan eksekutif.
3. Badan Hukum Perdata yang didirikan pemerintah
untuk melaksanakan tugas atau urusan pemerintah
4. Lembaga TUN swasta yang menjalankan tugas
pemerintahan.
Jadi mengacu pada wewenang KPU pada pasal 8 UU
no 15 tahun 2011 ditunjukkan bahwa KPU adalah
Badan TUN.
-
-
-
-
Bahwa ketentuan sanksi intinya tidak boleh diatur
dalam peraturan yang lebih rendah apabila peraturan
yang lebih tinggi tidak mengaturnya. Dan bahwa
peraturan yang lebih rendah itu sifarnya memperinci
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
diatasnya. Bahwa juklak atau juknis tidak biasa
memuat sanksi dan biasanya dalam bentuk lampiranlampiran.
Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12
tahun 2011 tidak diatur mengenai peraturan lembaga,
yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang,
Tap MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda. Dan menurut
saksi Peraturan KPU itu diatur dalam pasal 8 ayat (1),
badan atau lembaga atau komisi setingkat yang
dibentuk oleh undang-ungdang atau pemerintah atas
perintah undang-undang, sehingga dia lebih rendah
dari Perpres.
Bahwa sepanjang Perpres itu berkaitan dengan apa
yang akan diatur KPU, maka Perpres itu harus dirujuk
oleh
PKPU.
Contohnya,
otonomi
disektor
pertambangan. Daerah menganggap tidak perlu
merujuk Peraturan Mentri Kehutanan atau Mentri
Pertambangan ESDM, itu dalam konsep otonomi
daerah, memang KPU juga otonom artinya tidak boleh
dipengaruhi oleh segala macam. Tetapi sepanjang
Perpres atau Undang-undang apapun yang lebih tinggi
dari Peraturan KPU yang terkait masalah yang akan
diatur oleh Peraturan KPU, maka itu harus dirujuk dan
dimuat dalam bagian pertimbangan.
Bahwa ada suatu nilai kepatutan dari sebuah sanksi,
yang harus dilihat apakah ada pendelegasian yang
diberikan oleh undang-undang. Jika undang-undang
hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk
membuat pedoman teknis tahapan Pemilu yang
kemudian oleh KPU dituangkan kedalam peraturan
yang kemudian menjadi tidak patut, kalau tidak patut
berarti dia tidak layak, melanggar asas-asas
pemerintahan yang baik. Bukan hanya dari sisi
legalitas saja, suatu lembaga yang melanggar asas
legalitas itu hukumannya lebih ringan ketimbang dia
17
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents