-
melanggar asas legalitas juga melanggar AAUPB juga.
Karena hukum itu dibuat untuk kemaslahatan.
Bahwa dikaitkan dengan pasal 28 D UUD 1945 ayat
(1) dan ayat (3), apabila terjadi pencoretan atau
pengosongan seluruh bakal calon anggota DPR RI di
suatu Dapil, maka tidakan tersebut yang dikarenakan
satu atau beberapa orang bakal calon yang tidak
memenuhi syarat, hal itu berpotensi melanggar hak
konstitusional seorang bakal calon anggota DPR RI
yang telah memenuhi persyaratan dalam hal ini hak
dipilih atau hak memperoleh kesempatan yang sama
dalam urusan pemerintahan.
4. Bahwa terhadap permohonan
menjawab sebagai berikut:
Pemohon,
Termohon
1) Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang
diajukan oleh Pemohon, karena Termohon telah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2) Dalam proses pemeriksaan, bukti-bukti tertulis yang
diajukan Termohon mampu membuktikan proses
pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Legislatif
(Caleg) dari Daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga) telah
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
3) Keterangan saksi Termohon atas nama Farah Novita
membuktikan bahwa pada masa penerimaan dokumen
hasil perbaikan yang disampaikan Liaison Officer (LO)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota Pokja
KPU tidak pernah menerima surat keterangan yang
diterbitkan Lurah Pati Kidul. Keterangan demikian
bersesuaian dengan keterangan saksi Ainaul Mardhiyah,
yang bersangkutan menyerahkan kelengkapan syarat
calon kepada pengurus DPC PPP Kabupaten Pati secara
bertahap. Dalam pemeriksaan, diakui oleh saksi Ainaul
Mardhiyah bahwa surat keterangan Lurah Pati Kidul
merupakan dokumen susulan. Sebaliknya, Pemohon tidak
dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa surat
keterangan Lurah Pati Kidul telah disampaikan pada
masa penyerahan dokumen perbaikan;
4) Berdasarkan fakta hukum sebagaimana angka 3,
keputusan Termohon menyatakan Ainaul Mardhiyah tidak
memenuhi syarat calon telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang menyebutkan bakal calon
anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat, antara lain, berusia 21 (dua puluh satu)
tahun dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan fotokopi
18
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents