dihadirkan,
yang
diperoleh
selama
proses
pemeriksaan terbukti telah melakukan perekaman KTP
Elektronik pada tanggal 5 Desember 2012.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
126 tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut: “Dalam
hal penduduk yang sudah melakukan perekaman
KTP elektronik tetapi belum menerima KTP
Elektronik, KTP non elektronik yang telah habis
masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.”
4. Bahwa hak konstitusi bakal calon atas nama Ainaul
Mardhiyyah untuk dapat dipilih sebagai calon anggota
DPR Tahun 2014, yang pada tanggal 10 Juni 2013
oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor:
486/Kpts/KPU/TAHUN
2013
dinyatakan
tidak
memenuhi syarat, perlu dipulihkan kembali dan
dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.
5. Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat
dibenarkan
seseorang
“tidak
tahu”
apabila
diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan
berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundangundangan, maka setiap warga negara harus “dianggap
tahu” sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan
suatu perundang-undangan dengan alasan “tidak
tahu”. Asas ini kemudian dikenal dengan istilah
Asas Fictie Hukum. Artinya asas berlakunya hukum
yang menganggap setiap orang mengetahui adanya
sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan
seseorang atau suatu lembaga membebaskan diri dari
Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui
adanya Undang-Undang tersebut. Bahkan didalam UU
No. 4 Tahun 2004 telah tegas dinyatakan, sebuah
produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan
dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah
dimuat dalam Tambahan lembaran negara, maka
semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi
peraturan itu sudah mengikat umum (fictie hukum).
6. Dengan demikian tidak ada alasan bagi KPU dalam
menerbitkan Peraturan KPU dan turunannya, yang
mengatur ketentuan pencalonan anggota DPR, DPD,
DPRD Pemilu 2014 khususnya terkait ketentuan KTP,
menyatakan belum mengetahui ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012.
7. Menimbang bahwa ditemukan fakta adanya perlakuan
yang berbeda oleh verifikator KPU terhadap setiap
dokumen pencalonan yang diajukan oleh partai politik
pada saat penyerahan dokumen pencalonan, Bawaslu
menilai verifikator KPU tidak mempunyai atau tidak
menerapkan prosedur kerja standar yang sama dalam
proses pencalonan anggota DPR Pemilu 2014.
8. Menimbang
bahwa
ditemukan
fakta
adanya
pengakuan dari Anggota KPU, Ida Budhiati, yang
menyatakan adanya ‘human error’ pada Huruf B,
29
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents