angka 2 butir f jo butir d Surat Edaran KPU Nomor 229 Tahun 2013 bahwa “setelah menyusun Beria Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikannya kepada Partai Politik, maka Termohon seharusnya memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon’, bahwa Ida Budhiati menyatakan ketentuan terkait “KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon” seharusnya dihapus, tetapi terlewatkan karena menurutnya memang pada masa perbaikan dokumen KPU tidak lagi memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen yang tidak lengkap atau belum memenuhi persyaratan calon/pencalonan. Sehingga KPU dalam hal ini tidak menjalankan ketentuan yang dibuatnya sendiri secara konsisten. Sedangkan menurut keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Anna Herliyana, SH., MH. bahwa sebagai Badan Tata Usaha Negara, KPU hendaknya mampu menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau dalam hukum perdata dikenal sebagai “ikhtikad baik” dan dalam hukum tata usaha atau administrasi negara mencakup prinsip “audi et alteram partem” (prinsip mendengar terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil). Akibat tidak diterapkannya ketentuan tersebut, maka dalam hal partai politik yang masih belum melengkapi dokumen pencalonan anggota DPR Tahun 2014, ditetapkan oleh KPU dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak adanya komunikasi lagi antara KPU dengan partai politik, dalam hal ini pemberitahuan KPU terkait kurang lengkapnya dokumen pencalonan partai politik. 9. Bahwa Bawaslu pernah memproses laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan sesuai dengan Surat Bawaslu No. 385/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 004/LP/PILEG/VI/2013, 005/LP/PILEG/VI/2013, dan 006/LP/PILEG/VI/2013 yang menyatakan bahwa tindakan KPU yang menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah tidak memenuhi syarat (TMS) yang disebabkan KTP bakal calon yang bersangkutan telah habis masa berlakunya adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a PKPU Nomor 13 tahun 2013, yang mengakibatkan pencoretan Dapil Jateng III untuk PPP. Namun demikian, PKPU dimaksud tidak mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2013 sehingga berpotensi merugikan bakal calon yang sedang dalam proses pembuatan KTP Elketronik. 10. Bahwa dalam surat yang sama, Bawaslu juga menyatakan KPU dalam menetapan DCS 30

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents