mengeluarkan
Keputusan
KPU
Nomor
486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 10 Juni 2013,
sehingga dalam hal pencoretan Dapil Jabar II bagi
PPP, dapat diselesaikan dengan mekanisme
penyelesaian sengketa apabila partai politik yang
bersangkutan mengajukan permohonan sengketa
pemilu.
B. PENCORETAN DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT II
1. Bahwa Pemohon mengajukan daftar bakal calon
anggota DPR RI Dapil Jabar II pada masa perbaikan
dokumen tanggal 22 Mei 2013 yang diterima oleh
verifikator KPU, yaitu sebagai berikut (Model BA):
1. Ir. Hj. Dyah Anita Prihapsari, MBA
2. Dini Mentari, S.Si. M.Si.
3. H. Zaini Shofari, S.Hi.
4. Ir. Bedy Ubaedillah, MM.
5. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri
6. Kemas Darma’i, S.Sos.I.
7. Drs. Nadjmi Ali Imran
8. H. Zaki Muhammad Irvan
9. Dr. H. Anwar Sanusi, SH, S. Pel, MM.
10. Noer Adhe Purnama, SH
2. Bahwa Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi
Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat
Bakal Calon Anggota DPR Tahun 2014 untuk
Pemohon di Dapil Jabar II membuktikan bahwa
seluruh bakal calon yang diajukan Pemohon telah
memenuhi syarat (MS);
3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, yakni daftar calon yang
ditetapkan Partai Politik sesuai tingkatan memuat
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.
4. Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 53
tersebut bahwa ketentuan 30% keterwakilan
perempuan diwajibkan kepada Partai Politik pada saat
Partai Politik menetapkan Daftar Bakal Calon yang
akan diajukan ke KPU. Sehingga Pemohon sudah
memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada
saat mengajukan Daftar Bakal Calon ke KPU dari
Daerah Pemilihan Jawa Barat II, dikarenakan
Pemohon mengajukan bakal calon anggota DPR RI
yang terdiri dari 3 perempuan dan 7 laki-laki.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap 2 (dua)
hal, yakni:
a. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi bakal calon
anggota DPR; dan
b. verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang31
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents