kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 6. Bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a di atas tentu saja ditujukan pada syarat administrasi sebagai dimaksud pasal 51 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 7. Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan, dapat dimaknai 2 (dua) hal yakni: a. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan yang dikaitkan dengan pengajuan daftar bakal calon yang diajukan Partai Politik b. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR 8. Bahwa terhadap pengajuan bakal calon, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Bahwa konsekuensi yang diterima Partai Politik yang mengajukan bakal calon perempuan kurang dari 30% adalah dengan mengembalikan dan memberikan kesempatan Partai Politik untuk memperbaiki daftar calon. 9. Bahwa saat pengajuan bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat II, Pemohon sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, yakni dengan mengajukan 3 perempuan dan 7 laki-laki, sehingga berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, syarat pencalonan Pemohon terkait pengajuan bakal calon 30% keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat. 10. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan syarat administrasi bakal calon menetapkan Daftar Calon Sementara, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 58 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan konsekuensi bagi Partai Politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi dengan mengumumkan di media massa cetak harian nasional dan media cetak elektronik nasional, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan “KPU, KPU Provinsi, 32

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents