kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.
6. Bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud angka 5
huruf a di atas tentu saja ditujukan pada syarat
administrasi sebagai dimaksud pasal 51 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD.
7. Bahwa
verifikasi
keterpenuhan
syarat
30%
keterwakilan perempuan, dapat dimaknai 2 (dua) hal
yakni:
a. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan yang
dikaitkan dengan pengajuan daftar bakal calon
yang diajukan Partai Politik
b. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan setelah
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi
bakal calon anggota DPR
8. Bahwa terhadap pengajuan bakal calon, Pasal 59 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan
dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada
partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon
tersebut. Bahwa konsekuensi yang diterima Partai
Politik yang mengajukan bakal calon perempuan
kurang dari 30% adalah dengan mengembalikan dan
memberikan kesempatan Partai Politik untuk
memperbaiki daftar calon.
9. Bahwa saat pengajuan bakal calon anggota DPR RI
daerah pemilihan Jawa Barat II, Pemohon sudah
memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, yakni
dengan mengajukan 3 perempuan dan 7 laki-laki,
sehingga berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 55
Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012, syarat pencalonan Pemohon terkait pengajuan
bakal calon 30% keterwakilan perempuan dinyatakan
memenuhi syarat.
10. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
setelah melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran,
dan keabsahan syarat administrasi bakal calon
menetapkan Daftar Calon Sementara, hal ini sesuai
dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 58 UndangUndang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 memberikan konsekuensi bagi
Partai Politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan
perempuan setelah dilakukan verifikasi dengan
mengumumkan di media massa cetak harian nasional
dan media cetak elektronik nasional, hal ini sesuai
dengan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 yang menyatakan “KPU, KPU Provinsi,
32
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents