dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase
keterwakilan
perempuan
dalam
daftar
calon
sementara partai politik masing-masing pada media
massa cetak harian nasional dan media massa
elektronik nasional”. Konsekuensi yang diterima oleh
Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II terkait
tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan
setelah dilakukan verifikasi adalah diumumkan oleh
KPU di media massa nasional baik cetak maupun
elektronik.
11. Konsekuensi diumumkan di media massa cetak
maupun elektronik sesuai dengan maksud pembuat
Undang-Undang di dalam risalah pembentukan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Original Intent)
dan praktik pada pemilu tahun 2009 sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008. Diperkuat pula ketentuan Pasal-Pasal terkait
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi
Administrasi sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 masih sama secara
umum dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008, sehingga penerapan konsekuensi yang berbeda
dapat dikatakan tidak sesuai dengan maksud Original
Intent dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik
berpemilu yang sudah dilakukan sebelumnya.
12. Bahwa terhadap pencoretan daerah pemilihan Jawa
Barat II sebagai konsekuensi Pemohon dikarenakan
penempatan susunan daftar bakal calon yang diajukan
oleh Pemohon tidak memperhatikan sistem Zipper
yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon
terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal
56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menjadi tidak
adil bagi bakal calon anggota DPR RI pada daerah
pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon yang
seluruhnya telah memenuhi syarat dikarenakan tidak
dapat ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun
2014.
13. Bahwa pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat II
dari Pemohon justru menyebabkan Warga Negara
Indonesia khususnya konstituen Pemohon di Daerah
Pemilihan Jawa Barat II tidak dapat memilih calon
wakil rakyat dari Pemohon yang akan mewakili mereka
di DPR RI.
d. Kesimpulan
Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana
dimaksud huruf c, setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan disertai keterangan saksi-saksi,
dan bukti yang diajukan oleh oleh para Pihak, Bawaslu
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu
33
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents