dalam hukum acara tata usaha atau administrasi
negara.
13. Bahwa dalam konteks penerapan AAUPB, maka SE
KPU No. 229 Tahun 2013, Huruf B, Angka 2 butir f jo.
butir d meletakkan ketentuan bahwa “setelah menyusun
Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan
menyampaikannya kepada Partai Politik, maka
Termohon seharusnya memberikan kesempatan
kepada Partai Politik untuk melengkapi / memperbaiki
dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon”
14. Bahwa dalam proses yang telah terjadi berkenaan
dengan hasil verifikasi perbaikan, maka Termohon tidak
memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon
sebagaimana yang diaturnya sendiri dalam SE KPU No.
229 Tahun 2013 tersebut diatas, sehingga dengan
demikian Termohon terbukti dengan nyata dan sengaja
telah mengabaikan atau melanggar AAUPB yang
seharusnya Termohon laksanakan sebagai lembaga
tata usaha negara;
15. Bahwa sifat kesengajaan dan terang-terangan untuk
melanggar atau tidak menerapkan AAUPB dan
mengingkari proses memberikan kesempatan kepada
Pemohon sebagaimana diatur dalam SE KPU No. 229
Tahun 2013 ditunjukkan oleh Termohon (melalui
pernyataan Komisioner-nya dalam proses pemeriksaan
di Bawaslu, Sdr. Hadar Gumay) yang menyatakan
dalam
proses
pemeriksaan
bahwa
Termohon
berpegangan pada Penjelasannya kepada seluruh
Partai Politik mengenai perbaikan berkas yang hanya
satu kali, meskipun SE KPU tersebut menetapkan
sebaliknya.
Tentang “De Tournement Du Pouvouir” Atau
“Willekuer” Atau Sifat “Sewenang-Wenang” Dalam
Menjatuhkan Sanksi Pengosongan / Pencoretan
DCS Anggota DPR RI Pemohon Dapil Jateng III Dan
Jabar II
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut
diatas, maka Termohon tidak dapat membuat peraturan
dan kemudian menjatuhkan sanksi yang tidak diatur
oleh Undang-Undang (UU) atau yang tidak
dimandatkan oleh UU dalam hal ini UU No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilu, seperti melakukan pencoretan
atau pengosongan DCS yang telah dilakukan Termohon
terhadap DCS Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil
Jateng III dan Jabar II.
17. Bahwa tindakan pencoretan atau pengosongan yang
telah dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan
suatu tindakan yang masuk kedalam “de tournement du
pouvoir” atau “willekeur” atau perbuatan sewenangwenag dari sebuah lembaga tata usaha negara, karena
tidak ada dasar atau landasan-nya dalam UU Pemilu.
25
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents