Tentang Norma Hukum Dalam Pasal 56 ayat (2) UU
Pemilu Yang Bersifat Fakultatif Atau Kebolehan
Dengan Penggunaan Kata “Dapat” Dan Sanksi Yang
Tidak Ada Landasan Yuridisnya serta Berpotensi
Melanggar Hak Konstitusional Bakal Calon Anggota
DPR RI
18. Bahwa keterangan atau Jawaban Saksi Ahli telah
membenarkan atau meng-iya-kan pertanyaan Pemohon
bahwa norma hukum Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu
bersifat “fakultatif” atau “kebolehan” dan bukan
merupakan norma “keharusan” (mandatory norm).
19. Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa meskipun
ditempatkan dalam Penjelasan Pasal, namun
Penjelasan Pasal juga bersifat mengikat untuk
memahami ketentuan atau makna Pasal UU.
20. Bahwa dengan norma yang “fakultatif” tersebut, maka
tidak dapat Termohon merubahnya menjadi norma
“keharusan” dalam Peraturan KPU untuk kemudian
menjatuhkan sanksi yang tidak diatur atau dimandatkan
oleh UU Pemilu.
21. Bahwa dengan demikian, maka penempatan nomor urut
calon perempuan Anggota DPR RI Pemohon untuk
Dapil Jawa Barat II tidak menyalahi norma maupun
ketentuan UU, dan bahwa sanksi yang telah dijatuhkan
oleh Termohon tidak ada landasan yuridisnya. Atau
dengan kata lain, Termohon telah bertindak
menjatuhkan sanksi tanpa legalitas yang jelas diberikan
oleh UU Pemilu.
22. Bahwa keterangan Saksi Ahli juga menyatakan bahwa
sanksi pencoretan seluruh bakal calon Anggota DPR RI
yang telah memenuhi syarat administratif dari DCS
suatu Dapil karena adanya satu calon yang tidak
memenuhi syarat tersebut dan karena adanya
anggapan “kesalahan” dalam penempatan nomor urut,
maka sanksi tersebut berpotensi melanggar hak
konstitusional
calon-calon
yang
bersangkutan,
khususnya berkenaan dengan Pasal 28 D UUD 1945.
c. Pertimbangan Bawaslu
1) Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan
sengketa;
Bahwa berdasarkan pasal 257, 258 ayat (1), dan 259 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 2 ayat (2) huruf
a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan
Perbawaslu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
26
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents