dihadirkan, yang diperoleh selama proses pemeriksaan terbukti telah melakukan perekaman KTP Elektronik pada tanggal 5 Desember 2012. 3. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum menerima KTP Elektronik, KTP non elektronik yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.” 4. Bahwa hak konstitusi bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah untuk dapat dipilih sebagai calon anggota DPR Tahun 2014, yang pada tanggal 10 Juni 2013 oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor: 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 dinyatakan tidak memenuhi syarat, perlu dipulihkan kembali dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. 5. Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang “tidak tahu” apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundangundangan, maka setiap warga negara harus “dianggap tahu” sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan “tidak tahu”. Asas ini kemudian dikenal dengan istilah Asas Fictie Hukum. Artinya asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang atau suatu lembaga membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Bahkan didalam UU No. 4 Tahun 2004 telah tegas dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (fictie hukum). 6. Dengan demikian tidak ada alasan bagi KPU dalam menerbitkan Peraturan KPU dan turunannya, yang mengatur ketentuan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Pemilu 2014 khususnya terkait ketentuan KTP, menyatakan belum mengetahui ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012. 7. Menimbang bahwa ditemukan fakta adanya perlakuan yang berbeda oleh verifikator KPU terhadap setiap dokumen pencalonan yang diajukan oleh partai politik pada saat penyerahan dokumen pencalonan, Bawaslu menilai verifikator KPU tidak mempunyai atau tidak menerapkan prosedur kerja standar yang sama dalam proses pencalonan anggota DPR Pemilu 2014. 8. Menimbang bahwa ditemukan fakta adanya pengakuan dari Anggota KPU, Ida Budhiati, yang menyatakan adanya ‘human error’ pada Huruf B, 29

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents