angka 2 butir f jo butir d Surat Edaran KPU Nomor 229
Tahun 2013 bahwa “setelah menyusun Beria Acara
hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikannya
kepada Partai Politik, maka Termohon seharusnya
memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon
dan/atau syarat calon’, bahwa Ida Budhiati
menyatakan ketentuan terkait “KPU memberikan
kesempatan
kepada
Partai
Politik
untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon
dan/atau syarat calon” seharusnya dihapus, tetapi
terlewatkan karena menurutnya memang pada masa
perbaikan dokumen KPU tidak lagi memberikan
kesempatan
kepada
partai
politik
untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen yang tidak lengkap
atau belum memenuhi persyaratan calon/pencalonan.
Sehingga KPU dalam hal ini tidak menjalankan
ketentuan yang dibuatnya sendiri secara konsisten.
Sedangkan menurut keterangan ahli yang diajukan
Pemohon, Prof. Dr. Anna Herliyana, SH., MH. bahwa
sebagai Badan Tata Usaha Negara, KPU hendaknya
mampu menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB) atau dalam hukum perdata
dikenal sebagai “ikhtikad baik” dan dalam hukum tata
usaha atau administrasi negara mencakup prinsip
“audi et alteram partem” (prinsip mendengar terlebih
dahulu dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan
keputusan yang akan diambil). Akibat tidak
diterapkannya ketentuan tersebut, maka dalam hal
partai politik yang masih belum melengkapi dokumen
pencalonan anggota DPR Tahun 2014, ditetapkan
oleh KPU dengan status tidak memenuhi syarat (TMS)
karena tidak adanya komunikasi lagi antara KPU
dengan partai politik, dalam hal ini pemberitahuan
KPU terkait kurang lengkapnya dokumen pencalonan
partai politik.
9. Bahwa Bawaslu pernah memproses laporan dugaan
pelanggaran Pemilu dan sesuai dengan Surat Bawaslu
No. 385/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal
Tindak Lanjut Laporan Nomor 004/LP/PILEG/VI/2013,
005/LP/PILEG/VI/2013, dan 006/LP/PILEG/VI/2013
yang menyatakan bahwa tindakan KPU yang
menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah
tidak memenuhi syarat (TMS) yang disebabkan KTP
bakal calon yang bersangkutan telah habis masa
berlakunya adalah telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf a PKPU Nomor 13 tahun 2013, yang
mengakibatkan pencoretan Dapil Jateng III untuk PPP.
Namun
demikian,
PKPU
dimaksud
tidak
mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Pasal 10
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2013
sehingga berpotensi merugikan bakal calon yang
sedang dalam proses pembuatan KTP Elketronik.
10. Bahwa dalam surat yang sama, Bawaslu juga
menyatakan
KPU
dalam
menetapan
DCS
30
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents