mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 10 Juni 2013, sehingga dalam hal pencoretan Dapil Jabar II bagi PPP, dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa apabila partai politik yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa pemilu. B. PENCORETAN DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT II 1. Bahwa Pemohon mengajukan daftar bakal calon anggota DPR RI Dapil Jabar II pada masa perbaikan dokumen tanggal 22 Mei 2013 yang diterima oleh verifikator KPU, yaitu sebagai berikut (Model BA): 1. Ir. Hj. Dyah Anita Prihapsari, MBA 2. Dini Mentari, S.Si. M.Si. 3. H. Zaini Shofari, S.Hi. 4. Ir. Bedy Ubaedillah, MM. 5. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri 6. Kemas Darma’i, S.Sos.I. 7. Drs. Nadjmi Ali Imran 8. H. Zaki Muhammad Irvan 9. Dr. H. Anwar Sanusi, SH, S. Pel, MM. 10. Noer Adhe Purnama, SH 2. Bahwa Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPR Tahun 2014 untuk Pemohon di Dapil Jabar II membuktikan bahwa seluruh bakal calon yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat (MS); 3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yakni daftar calon yang ditetapkan Partai Politik sesuai tingkatan memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 4. Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 53 tersebut bahwa ketentuan 30% keterwakilan perempuan diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan Daftar Bakal Calon yang akan diajukan ke KPU. Sehingga Pemohon sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada saat mengajukan Daftar Bakal Calon ke KPU dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, dikarenakan Pemohon mengajukan bakal calon anggota DPR RI yang terdiri dari 3 perempuan dan 7 laki-laki. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) hal, yakni: a. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR; dan b. verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang31

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents