43 ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci diserta dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan perkara aquo. kalaupun dipaksakan menjadi suatu permohonan keberatan, seharusnya Pemohon mengerti dan memahami bahwa atas klaim sepihak Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonan keberatannya, seharusnya Pemohon tidak mengajukan permohonannya ke mahkamah konstitusi serta menempatkan termohon menjadi pihak di dalamnya, seharusnya Pemohon menyadari dan mengerti bahwa atas Klaim sepihak Pemohon dimaksud, seharusnya Pemohon ajukan ke Panwaslu Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Bahwa atas klaim sepihak Pemohon tersebut, kalaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Termohon pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Termohon dalam Perkara aquo, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyelesaikannya. Bahwa pada faktanya, justeru atas seluruh dugaan pelanggaranpelanggaran pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya kesemuanya telah diajukan kepada Panwaslu dan telah diselesaikan oleh Panwaslu, sehingga menjadi bukti yang sempurna dimana setiap dan seluruh permohonan keberatan Pemohon telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu